DPRD Sampaikan Rekomendasi Atas LKPJ AMJ Gubernur
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ) Gubernur, hari ini.
Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan diperlukannya supervisi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan dan implementasinya
Dalam rapat paripurna tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Meity Magdalena Ussu menyampaikan, rekomendasi dewan atas LKPJ AMJ Gubernur dibagi menjadi empat bidang. Masing-masing bidang pemerintahan, perekonomian dan keuangan, pembangunan, dan kesejahteraan.
Di bidang pemerintahan, kata Meity, dewan berharap eksekutif mampu mengoptimalkan penyerapan anggaran dan melakukan percepatan pencapaian target pembangunan. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan sejauh ini dinilai telah berdampak pada perencanaan pembangunan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.
DPRD Rumuskan Pandangan Atas LKPJ AMJ Gubernur"Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan diperlukannya supervisi, monitoring, dan evaluasi perencanaan pembangunan dan implementasinya," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Senin (2/10).
Ia melanjutkan, di bidang perekonomian dan keuangan, pihaknya menilai sejak 2013 kondisi ekonomi dan keuangan di DKI mengalami peningkatan. Terakhir, pada 2016, penduduk miskin di Jakarta tercatat ada 385.840 orang atau 3,75 persen dari jumlah total penduduk. Meski demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut.
"Antara lain mengimplementasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP), bantuan iuran BPJS, penciptaan lapangan kerja padat karya melalui rekrutmen PPSU dan program-program lainnya," katanya.
Sementara di bidang pembangunan, lanjut Meity, dewan mendukung penuh pengadaan barang dan jasa melalui Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) dan sistem e-katalog.
"DPRD mengharapkan ke depan tidak terjadi miss communication antara BPPBJ dengan instansi terkait dalam pencantuman nomenklatur," ucapnya.
Meity melanjutkan, di bidang kesejahteraan, pihaknya mengapresiasi berbagai upaya yang telah dilakukan eksekutif pada penanganan kesehatan. Salah satunya program pelayanan Ketuk Pintu Layani dengan Hati (KPLDH).
"Kami berharap prestasi dari program unggulan ini dapat terus ditingkatkan dan diteruskan," tandasnya.
